Oleh: Hery Priyono, S.H.
DPC Peradi Kota Bekasi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menjadi titik paling krusial dalam hubungan industrial. Bagi pengusaha, PHK kerap dipahami sebagai langkah bisnis. Namun bagi pekerja, PHK adalah peristiwa yang langsung menyentuh hak dasar atas penghidupan yang layak. Karena itu, hukum ketenagakerjaan Indonesia sejak awal menempatkan PHK sebagai langkah terakhir, bukan sebagai instrumen yang dapat digunakan secara sepihak.
Sayangnya, dalam praktik, PHK masih sering dilakukan tanpa prosedur yang jelas, bahkan dalam kondisi manajemen perusahaan yang tidak tertib. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara benar-benar hadir dalam memastikan bahwa PHK dilakukan secara adil dan bertanggung jawab?
Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja tidak dipandang semata sebagai relasi privat. Negara secara sadar masuk untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang kini berlaku sebagai undang-undang. Intinya jelas: PHK tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
PHK bukan hak absolut pengusaha. Ia adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius, baik secara ekonomi maupun sosial. Karena itu, hukum menghendaki agar setiap rencana PHK didahului oleh mekanisme yang patut, termasuk perundingan dan penyelesaian perselisihan melalui jalur yang telah disediakan negara. Dalam konteks ini, prosedur bukanlah formalitas belaka, melainkan bagian dari substansi perlindungan hukum itu sendiri.
Kesalahan yang kerap terjadi adalah memandang prosedur sebagai hambatan administratif. Padahal, justru melalui prosedur itulah keadilan diuji. Perundingan bipartit, mediasi melalui instansi ketenagakerjaan, hingga mekanisme pengadilan, merupakan instrumen untuk memastikan bahwa PHK dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab. Mengabaikan tahapan ini berarti mengabaikan peran negara sebagai penyeimbang relasi industrial.
Persoalan lain yang patut dicermati adalah soal kewenangan. Dalam sejumlah kasus, keputusan PHK justru dikeluarkan oleh pihak internal perusahaan yang tidak memiliki mandat hukum yang jelas, misalnya hanya oleh bagian sumber daya manusia, tanpa keputusan organ perseroan yang sah. Dalam hukum, keputusan yang lahir dari pihak yang tidak berwenang bukan sekadar keliru, tetapi cacat secara yuridis. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pekerja maupun bagi keberlangsungan hubungan kerja itu sendiri.
Di sinilah peran instansi ketenagakerjaan menjadi penting. Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan bukan sekadar saran moral, melainkan produk pejabat negara yang lahir dari proses resmi. Anjuran tersebut mencerminkan penilaian negara terhadap kewajiban para pihak. Ketika anjuran semacam ini diabaikan oleh perusahaan, persoalannya tidak lagi sebatas sengketa hubungan kerja, tetapi telah menyentuh aspek kepatuhan terhadap otoritas negara.
Pengabaian terhadap anjuran negara juga memperlihatkan minimnya itikad baik dalam hubungan industrial. Dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi melahirkan konflik berkepanjangan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum ketenagakerjaan itu sendiri.
Dalam kondisi tertentu, persoalan menjadi semakin kompleks ketika manajemen perusahaan tidak jelas atau tidak tertib. Dalam situasi seperti ini, menempuh proses hukum secara langsung sering kali berisiko tidak efektif. Putusan yang dihasilkan mungkin benar secara hukum, tetapi sulit dieksekusi. Bagi pekerja, kemenangan semacam itu tidak memberikan perlindungan nyata.
Karena itu, perlindungan hukum tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya putusan pengadilan, melainkan dari sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan. Di sinilah negara dituntut untuk tidak sekadar hadir secara normatif, tetapi juga memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah.
PHK sepihak pada akhirnya bukan hanya soal hubungan kerja, melainkan soal keadilan sosial. Ia menjadi cermin bagaimana hukum bekerja dalam situasi nyata. Ketika prosedur diabaikan, kewenangan disalahgunakan, dan anjuran negara tidak dipatuhi, maka PHK sepihak berubah menjadi bentuk kekuasaan sepihak, bukan mekanisme hukum.
Negara tidak boleh absen dalam situasi semacam ini. Hukum ketenagakerjaan telah menyediakan kerangka yang relatif memadai. Tantangannya adalah keberanian dan konsistensi untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Tanpa itu, perlindungan pekerja akan berhenti sebagai norma di atas kertas, sementara ketidakpastian terus menjadi kenyataan di lapangan.