 |
| Ilustrasi sumber foto unsplash |
Pojok Suara Rakyat - Dalam perspektif hukum, izin perumahan bukan sekadar produk birokrasi, melainkan instrumen pengendalian risiko. Ketika suatu wilayah secara faktual berulang kali mengalami banjir, maka setiap izin yang tetap diterbitkan di kawasan tersebut patut dipertanyakan legitimasi hukumnya baik secara administratif, lingkungan, maupun sosial.
Undang-undang telah memberikan rambu yang jelas. Prinsip kehati-hatian, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan warga menjadi roh dalam pengaturan tata ruang dan perizinan pembangunan. Maka, penghentian izin di kawasan rawan banjir bukanlah bentuk pembatasan hak berusaha, melainkan koreksi hukum terhadap praktik pembangunan yang abai pada risiko.
Masalahnya, kebijakan penghentian izin sering kali datang terlambat. Banyak perumahan telah berdiri, warga sudah menghuni, dan banjir keburu menjadi beban sosial yang diwariskan. Di titik ini, hukum tidak cukup hanya menghentikan izin baru. Ia harus berani menoleh ke belakang:
apakah izin lama diterbitkan berdasarkan kajian lingkungan yang memadai, atau sekadar memenuhi prosedur di atas kertas?
Dari sudut pandang hukum administrasi, izin yang menimbulkan dampak merugikan secara luas dapat dievaluasi, dibatasi, bahkan dicabut, sepanjang memenuhi mekanisme hukum yang sah. Negara tidak boleh kalah oleh fakta bahwa izin sudah terbit, jika izin tersebut terbukti mengabaikan keselamatan publik.
Lebih jauh, penghentian izin perumahan di wilayah rawan banjir seharusnya menjadi pintu masuk pembenahan tata kelola pembangunan. Hukum perlu berdiri sebagai penjaga kepentingan publik, bukan sekadar pelayan percepatan investasi. Pembangunan yang sah secara hukum adalah pembangunan yang aman secara ekologis dan adil secara sosial.
Di sinilah peran hukum diuji: bukan hanya mengatur siapa boleh membangun, tetapi memastikan di mana pembangunan seharusnya tidak dilakukan.
Pojok Suara Rakyat memandang, kebijakan penutupan izin perumahan di kawasan rawan banjir adalah langkah yang tepat, namun belum cukup. Tanpa evaluasi izin lama, tanpa tanggung jawab pengembang, dan tanpa pemulihan ruang hidup warga, hukum berisiko hanya menjadi penonton dari bencana yang terus berulang.
Hukum seharusnya hadir sebelum air datang, bukan setelah banjir surut.
Redaksi Pojok Suara Rakyat