 |
Opini : Yayat Supriatna,SH Praktisi Hukum
Dalam diskursus publik mengenai penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait pembagian kuota haji reguler dan haji khusus, penting untuk kembali meletakkan persoalan ini pada kerangka hukum yang tepat dan objektif. Perdebatan kebijakan tidak boleh dilepaskan dari norma undang-undang yang secara tegas mengatur batas kewenangan pemerintah.
Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara eksplisit menetapkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia. Ketentuan ini bukan sekadar pedoman administratif, melainkan norma hukum yang bersifat mengikat, baik bagi Menteri Agama maupun seluruh perangkat kebijakan di bawahnya.
Dengan ketentuan tersebut, maka konsekuensinya jelas: setiap peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Menteri yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UU yang sama, wajib tunduk dan menyesuaikan diri dengan batas 8% tersebut. Menteri tidak memiliki ruang diskresi untuk menetapkan kuota haji khusus melebihi atau mengurangi persentase itu tanpa dasar perubahan undang-undang. Apabila hal tersebut dilakukan, maka secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.
Dalam asas hukum administrasi negara, dikenal prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori). Undang-undang berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri. Oleh karena itu, peraturan pelaksana tidak boleh mengurangi, menggeser, atau bahkan meniadakan hak dan batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Dengan kata lain, hak kuota 8% bagi haji khusus adalah hak yang ditentukan langsung oleh undang-undang, bukan oleh kebijakan menteri. Menteri hanya diberi kewenangan untuk mengatur aspek teknis pelaksanaannya, bukan mengubah substansi besaran kuota. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka persoalannya adalah masalah kepatuhan terhadap hukum administrasi, bukan persoalan diskresi kebijakan semata.
Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum harus menjadi panglima. Kebijakan teknis di tingkat kementerian tidak boleh berdiri di atas undang-undang, apalagi menegasikan norma yang secara tegas telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, setiap pembacaan terhadap kebijakan kuota haji harus terlebih dahulu diuji dengan konstruksi normatif UU No. 8 Tahun 2019, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai apakah suatu tindakan berada dalam koridor hukum atau justru menyimpang darinya.
Pada akhirnya, penegakan hukum yang adil dan rasional menuntut kita untuk membedakan secara tegas antara kebijakan yang sah menurut undang-undang dan kebijakan yang melampaui kewenangan. Selama kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan batas 8% yang ditetapkan Pasal 64 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019, maka secara hukum ia berada dalam koridor yang sah dan konstitusional.