 |
| Ilustrasi sumber foto unsplash |
Oleh Hery Priyono,SH - Pengurus DPC Peradi Kota Bekasi.
Di tengah riuh rendah perdebatan publik, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi bahan diskusi. Ada yang mempertanyakannya, ada pula yang mencurigainya sebagai ancaman bagi demokrasi. Namun, dalam hiruk pikuk opini itu, satu hal kerap luput: posisi Polri di bawah Presiden adalah pilihan konstitusional, historis, dan sadar hukum.
Konstitusi tidak lahir dari ruang hampa. Ia disusun dari pengalaman panjang bangsa ini mengelola kekuasaan, ketertiban, dan kebebasan. Dalam kerangka itulah, Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjaga hukum tetap berdiri di tengah dinamika politik.
Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fungsi pertahanan dan keamanan negara diatur secara jelas melalui undang-undang. Penegasan ini kemudian diperinci melalui ketetapan MPR dan Undang-Undang Kepolisian, yang secara konsisten menempatkan Polri sebagai institusi sipil, profesional, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Pilihan ini bukan tanpa alasan. Dalam negara demokrasi, aparat penegak hukum tidak boleh terseret terlalu jauh ke dalam tarik-menarik kepentingan sektoral. Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri ditempatkan pada satu garis komando yang jelas, sekaligus berada dalam pengawasan politik nasional melalui mekanisme DPR. Ini bukan sentralisasi kekuasaan, melainkan penegasan akuntabilitas.
Sejarah reformasi mengajarkan satu pelajaran penting: pemisahan Polri dari militer adalah langkah besar menuju negara hukum yang sehat. Sejak saat itu, Polri diarahkan menjadi pelindung masyarakat sipil, bukan perpanjangan tangan kekuatan bersenjata. Menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan fungsi tersebut, menyeret kepolisian ke dalam rutinitas birokrasi yang bisa melemahkan independensi operasionalnya.
Tentu, kritik terhadap Polri tetap sah dan perlu. Setiap penyalahgunaan wewenang, setiap pelanggaran hukum oleh aparat, harus diusut dan dipertanggungjawabkan. Namun, kritik terhadap praktik tidak boleh berubah menjadi delegitimasi terhadap fondasi hukum. Negara hukum tidak dibangun dengan membongkar bangunannya setiap kali terjadi retak, melainkan dengan memperbaikinya dari dalam.
Sebagai praktisi hukum memandang, memperdebatkan posisi Polri seharusnya tidak diarahkan pada pembongkaran struktur konstitusional, melainkan pada penguatan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan. Polri yang kuat bukanlah Polri yang kebal kritik, tetapi Polri yang bekerja di dalam koridor hukum yang jelas dan sah.
Pada akhirnya, menempatkan Polri di bawah Presiden bukanlah soal siapa menguasai siapa. Ini adalah soal bagaimana negara memastikan hukum tetap hadir, bahkan ketika kekuasaan berubah. Dalam bangunan konstitusi, Polri berdiri sebagai penyangga ketertiban bukan milik rezim, bukan pula alat politik melainkan alat negara yang harus terus diawasi, diperbaiki, dan dijaga marwahnya.
Karena tanpa ketertiban yang konstitusional, demokrasi hanya akan menjadi suara keras tanpa arah.