Oleh: Ekrom Maftuhi, S.H.I., M.H.
Praktisi Hukum dan Penggiat Sosial
Dalam perkara keluarga, hukum sering kali berada di persimpangan yang sunyi. Di satu sisi, ada dorongan moral untuk menghukum. Di sisi lain, ada kebutuhan rasional untuk memulihkan hak. Kasus yang belakangan ramai dibicarakan publik terkait gugatan penelantaran anak oleh seorang anak yang telah dewasa menempatkan kita tepat di persimpangan itu.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu mudah: apakah setiap penelantaran anak harus diselesaikan dengan pidana?
Antara Reaksi Moral dan Ketepatan Hukum
Istilah “penelantaran anak” segera memantik emosi. Ia menyentuh naluri keadilan kita sebagai masyarakat. Namun hukum tidak dibangun untuk merespons emosi, melainkan untuk menata peristiwa secara tepat. Ketika reaksi moral mendahului analisis yuridis, risiko yang muncul adalah salah kamar hukum.
Dalam kasus yang kini menjadi perhatian, penggugat bukan lagi anak di bawah umur. Ia telah dewasa dan mengajukan tuntutan atas kewajiban nafkah yang dinilai tidak dipenuhi di masa lalu. Artinya, fokus persoalan telah bergeser—bukan lagi pada perlindungan anak yang rentan saat ini, melainkan pada klaim hak dan kerugian yang bersifat retrospektif.
Perbedaan ini krusial. Hukum yang baik selalu berangkat dari pembedaan yang jernih.
Mengapa Perdata Lebih Tepat
Hukum perdata dirancang untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antarindividu. Dalam relasi orang tua dan anak, kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum. Jika kewajiban itu dilanggar dan menimbulkan kerugian yang dapat dibuktikan, maka gugatan perdata menjadi instrumen yang relevan.
Pendekatan perdata memungkinkan hakim menilai bukti secara objektif, menghitung kerugian secara proporsional, dan menentukan tanggung jawab tanpa stigma pidana. Tujuannya bukan menghukum, melainkan memulihkan hak. Dalam konteks ini, keadilan bekerja melalui penataan, bukan pembalasan.
Menjaga Batas Pidana
Pidana memiliki tempatnya sendiri dan tempat itu penting. Negara wajib bertindak tegas ketika anak yang belum cakap secara hukum ditelantarkan hingga keselamatan, kesehatan, atau tumbuh kembangnya terancam. Dalam situasi demikian, pidana adalah alat perlindungan.
Namun, ketika yang menggugat telah dewasa dan tuntutannya bersifat materiil, penggunaan pidana berpotensi melahirkan overkriminalisasi. Hukum pidana yang diterapkan tanpa ketepatan konteks dapat berubah menjadi alat tekanan, bukan lagi sarana keadilan.
Kewaspadaan inilah yang perlu dirawat: tidak semua persoalan keluarga harus diselesaikan dengan pidana.
Membaca Hukum Secara Edukatif
Bagi publik, penting memahami pembedaan ini agar tidak terjebak pada penyederhanaan. Penelantaran anak dapat berada di ranah pidana atau perdata, tergantung pada subjek, waktu, dan tujuan penuntutannya.
- Pidana bersifat represif dan menghukum.
- Perdata bersifat korektif dan memulihkan.
Memilih jalur yang tepat berarti memilih keadilan yang bekerja dengan akal sehat.
Pada akhirnya, hukum tidak dimaksudkan untuk mengobarkan kemarahan, melainkan menenangkan sengketa. Dalam perkara keluarga, ketenangan ini menjadi prasyarat keadilan. Ketepatan memilih jalur hukum sering kali lebih menentukan daripada kerasnya tuntutan.
Negara hukum yang dewasa bukanlah negara yang paling cepat menghukum, melainkan negara yang mampu memilah dengan jernih: kapan pidana diperlukan, dan kapan pemulihan hak justru lebih bermakna. Di situlah hukum menemukan martabatnyabukan sebagai palu yang memukul, tetapi sebagai timbangan yang menimbang dengan bijaksana.