Oleh: Herry Priyono, S.H.
Pengurus DPC PERADI Kota Bekasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali salah satu syarat mendasar profesi advokat: calon advokat tidak boleh pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih. Penegasan ini memperkuat ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sekaligus memberikan kepastian hukum atas standar etik yang selama ini menjadi perdebatan.
Bagi profesi advokat, putusan ini memiliki makna penting. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi teknis pendampingan hukum, tetapi juga memegang peran strategis dalam menjaga marwah sistem peradilan. Kepercayaan publik terhadap hukum sangat ditentukan oleh integritas para penegaknya, termasuk advokat.
Profesi Kepercayaan Publik
Dalam banyak hal, advokat adalah profesi kepercayaan (officium nobile). Klien mempercayakan kepentingan hukumnya, sementara sistem peradilan menempatkan advokat sebagai bagian dari mekanisme pencarian keadilan. Karena itu, penetapan standar moral yang ketat dapat dipahami sebagai upaya melindungi kepentingan publik.
Mahkamah Konstitusi memandang larangan bagi mereka yang pernah dipidana berat sebagai standar kelayakan moral, bukan hukuman tambahan. Dari sudut pandang kebijakan, pendekatan ini memberikan kepastian dan keseragaman dalam pengelolaan profesi, serta menghindarkan organisasi advokat dari penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan polemik.
Antara Kepastian dan Proporsionalitas
Meski demikian, putusan ini juga mengundang refleksi lebih lanjut. Pendekatan yang bersifat absolut memang menjamin kepastian hukum, tetapi sekaligus menutup ruang pertimbangan individual. Tidak semua tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih memiliki karakter yang sama, baik dari segi konteks, motif, maupun dampak sosialnya.
Dalam sistem hukum yang juga mengenal prinsip pemasyarakatan dan rehabilitasi, pertanyaan mengenai proporsionalitas menjadi relevan. Apakah pembatasan permanen terhadap akses profesi tertentu selalu mencerminkan keadilan substantif? Atau adakah ruang kebijakan yang memungkinkan penilaian lebih bernuansa tanpa mengurangi standar integritas?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menentang putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memperkaya diskursus kebijakan profesi advokat ke depan.
Pembelajaran dari Praktik Lain
Sejumlah negara dengan tradisi hukum mapan menempuh pendekatan yang lebih evaluatif. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sama-sama menempatkan integritas sebagai syarat utama profesi hukum, namun menerapkannya melalui penilaian kelayakan individual. Riwayat pidana menjadi faktor penting, tetapi tidak selalu bersifat determinan tunggal.
Model tersebut menunjukkan bahwa integritas profesi dapat dijaga bersamaan dengan prinsip proporsionalitas dan rehabilitasi. Meski konteks Indonesia berbeda, pengalaman ini memberi pelajaran bahwa kebijakan etik tidak selalu harus bersifat hitam-putih.
Arah Pengelolaan Profesi
Pasca Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024, tantangan utama berada pada tataran implementasi dan pengelolaan profesi. Organisasi advokat diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memperkuat pembinaan etik dan pendidikan profesi secara berkelanjutan.
Standar integritas yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi perlu dipahami sebagai bagian dari upaya membangun profesi advokat yang dipercaya publik, bukan semata-mata sebagai instrumen pembatasan. Dengan demikian, kebijakan profesi dapat bergerak seiring dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ruh negara hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan fondasi konstitusional yang jelas bagi profesi advokat. Tugas selanjutnya adalah memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara konsisten, adil, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang penegakan hukum.
Negara hukum yang matang tidak hanya ditandai oleh ketegasan norma, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kebijaksanaan. Di sanalah profesi advokat diharapkan terus berperan, menjaga integritas sekaligus merawat kepercayaan publik.