Oleh: Dr. Saleh, S.H., M.H.
Dalam negara hukum, pidana seharusnya ditempatkan sebagai jalan terakhir. Ia bukan palu untuk setiap paku, melainkan instrumen paling keras yang digunakan ketika sarana hukum lain tidak lagi memadai. Namun, dalam praktik mutakhir, kita menyaksikan kecenderungan yang berlawanan: hukum pidana kian mudah dipanggil untuk menyelesaikan hampir semua persoalan dari urusan administrasi, ekonomi, hingga relasi sosial. Fenomena inilah yang dalam wacana global dikenal sebagai overcriminalization.
Secara normatif, Indonesia tidak kekurangan rambu. Prinsip ultimum remedium telah lama dikenal dalam doktrin hukum pidana. Tetapi, yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan kecenderungan memperluas kriminalisasi. Setiap pelanggaran seolah menuntut sanksi pidana; setiap konflik berpotensi berakhir di meja penyidikan. Dalam situasi seperti ini, pidana bukan lagi penopang keadilan, melainkan alat paling cepat dan sering kali paling mudah untuk merespons tekanan publik.
Ketika Pidana Kehilangan Wibawa
Dari perspektif perbandingan internasional, negara hukum yang matang justru bergerak ke arah sebaliknya. Banyak yurisdiksi menempuh decriminalization untuk perkara ekonomi dan administratif, memperkuat sanksi perdata dan administrasi, serta menahan diri dari pemidanaan yang berlebihan. Alasannya sederhana: pidana yang terlalu sering digunakan akan kehilangan wibawanya.
Pidana bekerja dengan stigma, perampasan kebebasan, dan dampak sosial jangka panjang. Ketika sanksi sekeras itu dijatuhkan tanpa proporsionalitas, hukum berubah dari pelindung menjadi ancaman. Di titik ini, keadilan substantif terdesak oleh legalisme yang kaku.
Politik Hukum dan Dorongan Menghukum
Overkriminalisasi tidak lahir di ruang hampa. Ia sering kali berkelindan dengan politik hukum yang menempatkan ketertiban sebagai tujuan utama, sementara kebebasan dan keadilan diposisikan sebagai variabel sekunder. Dalam iklim seperti itu, hukum pidana menjadi bahasa yang paling mudah dipahami publik: tegas, cepat, dan tampak “menyelesaikan masalah”.
Namun, kemudahan ini menyimpan risiko. Ketika pidana dipakai untuk menggantikan fungsi pengaturan administratif atau penyelesaian perdata, kita sedang menggeser beban negara kepada individu dengan cara yang tidak adil. Kesalahan kebijakan atau lemahnya tata kelola berubah menjadi tanggung jawab pidana warga.
Ancaman bagi Negara Hukum
Negara hukum diuji bukan oleh banyaknya pasal pidana, melainkan oleh kemampuannya menahan diri untuk tidak menghukum. Overkriminalisasi mengancam setidaknya tiga pilar utama negara hukum.
Pertama, kepastian hukum. Ketika hampir setiap perbuatan berpotensi dipidana, batas antara yang sah dan yang terlarang menjadi kabur. Warga hidup dalam ketidakpastian, sementara aparat memiliki ruang diskresi yang terlalu luas.
Kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Hukum pidana yang lentur membuka peluang penegakan selektif. Dalam praktik, tidak semua orang berada pada posisi yang sama ketika berhadapan dengan ancaman pidana.
Ketiga, kepercayaan publik. Masyarakat akan sulit mempercayai hukum yang tampak keras ke bawah tetapi lunak ke atas, atau hukum yang lebih sibuk menghukum ketimbang memperbaiki.
Menata Ulang Orientasi Pidana
Mengkritik overkriminalisasi bukan berarti menolak pidana. Pidana tetap diperlukan untuk perbuatan yang benar-benar mengancam kepentingan fundamental masyarakat. Yang dipersoalkan adalah orientasinya. Hukum pidana harus kembali pada fungsi asalnya: melindungi, bukan menakuti; menertibkan, bukan menekan.
Penataan ulang ini menuntut keberanian di tingkat kebijakan dan kebijaksanaan di tingkat penegakan. Legislator perlu disiplin membedakan mana yang layak dipidana dan mana yang lebih tepat diatur secara perdata atau administratif. Aparat penegak hukum perlu menempatkan pidana sebagai pilihan terakhir, bukan respons otomatis.
Penutup: Menjaga Nalar Negara Hukum
Overkriminalisasi adalah gejala negara hukum yang kehilangan kepercayaan pada mekanisme non-pidana. Ia lahir dari keinginan mengendalikan, bukan dari keberanian untuk menata. Jika dibiarkan, pidana akan terus membengkak dan keadilan justru menyusut.
Negara hukum yang sehat tidak diukur dari seberapa banyak orang dipenjara, melainkan dari seberapa sedikit pidana diperlukan untuk menjaga ketertiban yang adil. Di sanalah nalar negara hukum diuji: apakah kita berani menahan diri untuk tidak menghukum, demi keadilan yang lebih bermakna.