Dalam beberapa waktu terakhir, publik Indonesia kerap disuguhi peristiwa hukum yang lebih dahulu menjadi konsumsi media sosial sebelum memasuki ruang penegakan hukum yang semestinya. Potongan video, tangkapan layar percakapan, atau narasi sepihak dengan cepat membentuk opini massal. Dalam situasi seperti ini, hukum seakan dipaksa berlari mengikuti irama viralitas, bukan berjalan tertib mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang.
Fenomena tersebut menghadirkan tantangan serius bagi negara hukum. Prinsip due process of law yang menjamin setiap orang diperlakukan secara adil, objektif, dan berimbang berpotensi tergerus ketika penilaian publik mendahului proses pembuktian. Seseorang dapat dengan mudah dicap bersalah, sementara fakta hukum belum diuji secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa viralitas juga memiliki sisi positif. Sorotan publik kerap menjadi pemantik bagi aparat untuk bekerja lebih cepat dan transparan. Sejumlah kasus yang sebelumnya terabaikan justru memperoleh perhatian serius setelah menjadi perbincangan luas. Dalam batas tertentu, viralitas dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Namun persoalan muncul ketika viralitas bergeser dari alat kontrol menjadi alat vonis. Opini yang terbentuk secara emosional sering kali menuntut hasil instan, tanpa memberi ruang bagi proses hukum yang memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan tekanan, melainkan berdasarkan fakta, alat bukti, dan norma yang berlaku.
Dalam konteks ini, aparat penegak hukum berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi dituntut responsif terhadap keresahan publik, di sisi lain harus tetap menjaga independensi dan profesionalisme. Keteguhan untuk tidak tunduk pada tekanan opini publik menjadi ujian integritas penegakan hukum itu sendiri. Hukum justru diuji kualitasnya ketika ia mampu berdiri tegak di tengah derasnya arus viralitas.
Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Kebebasan berekspresi di ruang digital harus diimbangi dengan kesadaran etis. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi, apalagi disertai penghakiman, berpotensi merugikan semua pihak. Literasi hukum dan literasi digital perlu terus diperkuat agar publik memahami bahwa keadilan tidak lahir dari keramaian, melainkan dari proses yang adil dan bertanggung jawab.
Di sinilah peran media arus utama menjadi krusial. Media tidak sekadar menyampaikan apa yang sedang ramai, tetapi juga bertugas memberi konteks, menenangkan suasana, dan menjernihkan persoalan. Dengan tradisi verifikasi dan kedalaman analisis, media dapat menjadi jembatan antara kegelisahan publik dan prinsip-prinsip hukum yang harus dijaga.
Pada akhirnya, hukum dan viralitas tidak harus selalu berhadap-hadapan. Viralitas dapat menjadi pintu masuk perhatian publik, sementara hukum tetap menjadi penentu keadilan. Menjaga keseimbangan antara keduanya adalah tanggung jawab bersama—aparat, media, dan masyarakat—agar keadilan tidak berubah menjadi sekadar tontonan, melainkan tetap menjadi tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa.
Catatan Redaksi :
Pojok Suara Rakyat