Ilustrasi gambar sumber foto gemini
Bekasi, Pojok Suara Rakyat - Dalam khazanah kearifan kuno, kekuasaan (kamulyan) sering kali digambarkan sebagai titipan yang bertahta di atas selembar daun talas begitu rapuh, licin, dan sewaktu-waktu dapat tergelincir jika kehilangan keseimbangan nurani. Ketika Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan pejabat tinggi berinisial LSP, AHN, EH, dan SU sebagai tersangka atas dugaan intersepsi elektronik non-prosedural, jagat modern melihatnya sebagai kegagalan sistem pengawasan informasi.(08/11/2026)
Namun, di hadapan sunyinya laku para Resi dan kacamata jernih kearifan Tasawuf, peristiwa ini dibaca secara lebih fundamental: ini adalah manifestasi dari runtuhnya benteng batin manusia akibat tarikan ego (nafs ammarah) yang melompati pagar pembatas amanah.
Retaknya Jagat Alit dan Jagat Ageng
Bagi para Resi, bijak pandita yang memandang dunia melalui keharmonisan makrokosmos (jagat ageng) dan mikrokosmos (jagat alit), kekuasaan bertumpu pada satu konsep sakral: Welas Asih dan Amanah. Ketika alat pertahanan dan pengawasan, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh teknologi Lawful Interception Management System (LIMS), digunakan di luar koridor paugeran (prosedur hukum yang sah), maka di sanalah terjadi disharmoni kosmis.
Sejarah mencatat kearifan luhur ini melalui kegagalan Raja Kertanegara dari Singasari pada tahun 1292. Dalam kacamata spiritual, sang raja runtuh bukan semata karena serangan fisik pasukan Kediri yang dipandu oleh informasi internal AW dari Sumenep. Singasari runtuh karena sang penguasa terlalu terpukau pada proyeksi kekuasaan ekspansif di luar (Ekspedisi Pamalayu) hingga melupakan keheningan dan kewaspadaan di dalam rumahnya sendiri. Ketika rasa aman berubah menjadi kelengahan batin (lali), maka tatanan luar pun akan ikut terurai. Otoritas pengawasan modern yang diputar menghadap ke dalam tanpa hak untuk memetakan jalur komunikasi pimpinan negara adalah replika dari hilangnya tata krama kosmis tersebut.
Perspektif Tasawuf: Dom Sumurup ing Banyu dan Jebakan Berhala Informasi
Dalam tradisi Tasawuf, dunia intelijen tradisional Nusantara melahirkan doktrin spiritual yang sangat mendalam: Dom Sumurup ing Banyu (bagaikan jarum yang menyusup ke dalam air). Pada era Kesultanan Mataram Islam, doktrin ini menuntut kepasrahan ego secara total; seorang telik sandi harus melebur dengan lingkungan, tanpa riak, tanpa kesombongan, bergerak semata-mata demi maslahat publik dan dawuh sang pemimpin.
Namun, sejarah juga merekam apa yang terjadi ketika doktrin suci ini dikorupsi oleh syahwat politik pribadi. Pada tahun 1629, taktik logistik pertahanan Sultan Agung dihancurkan oleh VOC bukan karena kekuatan benteng Batavia, melainkan karena ambisi keduniawian oknum internal, TE, yang menggadaikan koordinat lumbung padi rahasia demi konsesi otonomi.
Para guru sufi sering mengingatkan bahwa as-sirr (rahasia) adalah wilayah yang sakral. Ketika instrumen pencari rahasia seperti LIMS yang seharusnya menjadi wasilah (sarana) menegakkan keadilan justru disalahgunakan untuk mengintai data nonpublik secara melawan hukum, manusia tersebut sedang tergelincir ke dalam berhala baru: berhala informasi dan kendali atas sesama manusia.
Penghapusan berkas rekaman siber serta manipulasi data riwayat pelacakan (log tracking) yang ditemukan oleh penyidik siber Bareskrim laksana upaya memadamkan api dengan membuang arangnya. Namun, dalam hitungan Ilahi, tidak ada log yang dapat disembunyikan.
Jeratan Hukum sebagai Pengingat Batas Ego
Secara syariat hukum formal, penyidik siber menerapkan rambu-rambu hukum yang ketat guna membatasi ruang penyalahgunaan wewenang ini. Para tersangka dijerat dengan undang-undang yang menjaga privasi dan ketertiban umum:
• Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional): Pelarangan atas intersepsi transmisi elektronik nonpublik secara melawan hukum.
• Pasal 332 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional): Pembatasan tegas agar aparatur negara tidak melampaui batas jabatan atau kewenangannya.
• Pasal 32 ayat (1) UU ITE: Sanksi atas pengubahan dan penghapusan informasi elektronik secara ilegal.
Penerapan hukum murni pidana operasional data elektronik ini yang dijalankan secara objektif oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto tanpa dicampuri friksi politik adalah bentuk penegakan keadilan di dunia nyata. Langkah pemerintah menonaktifkan para pejabat terkait dari struktur birokrasi merupakan mekanisme penting untuk memulihkan keseimbangan (equilibrium) dalam tubuh negara.
Mengawasi Sang Pengawas
Cermin sejarah dari kepulan abu lumbung Mataram hingga ketukan dingin di ruang server LIMS membawa pesan tunggal bagi batin kita: teknologi dan perangkat boleh berevolusi dari kurir berkuda menjadi frekuensi siber digital, namun musuh terbesar manusia tetaplah fana, yaitu ambisi egonya sendiri (nafs).
Sufi agung Al-Ghazali pernah menguraikan bahwa kerusakan masyarakat bermula dari kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa bermula dari hilangnya sifat amanah pada pembantunya. Oleh karena itu, menegakkan sistem pengawasan yang akuntabel (checks and balances) bukan sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan sebuah ikhtiar spiritual yang luhur. Menjaga benteng negara berarti memastikan bahwa mereka yang diberi mandat untuk memegang kunci gerbang informasi dan rahasia adalah pribadi-pribadi yang jiwanya telah selesai dari dahaga kekuasaan duniawi, dan tunduk sepenuhnya di bawah supremasi hukum. (Red PSR)