 |
| Ilustrasi foto gambar sumber banana |
Pojok Suara Rakyat (8/8/2026) - Peradaban modern sering kali keliru dalam mendefinisikan arti kekuatan sebuah negara. Ada sebuah mitos kolektif yang mempercayai bahwa kedaulatan hanya bisa dipagari oleh tumpukan senjata, kekuatan militer yang intimidatif, atau kilau cadangan devisa yang melimpah. Namun, jika kita melacak lembaran sejarah peradaban dunia, keruntuhan negara-negara besar justru lebih sering bermula dari dalam: ketika masyarakatnya kehilangan kejernihan berpikir, ketika ruang publiknya disesaki hoaks, dan ketika fondasi ekonominya dikuasai oleh segelintir kaum yang serakah.
Jauh sebelum para pemikir barat merumuskan teori hukum tata negara, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan sebuah cetak biru pertahanan yang revolusioner di Madinah. Bagi beliau, benteng pertahanan terbaik sebuah negara adalah penegakan akal sehat kolektif ('Aql al-Ijtimai). Negara yang kokoh tidak berdiri di atas kepatuhan buta yang sunyi, melainkan di atas nalar keadilan yang hidup dan dirasakan oleh setiap warga negaranya.
Benteng akal sehat ini dipagari oleh empat pilar rasional yang sangat membumi. Pilar pertama adalah nalar keadilan melalui Piagam Madinah (Shahifatul Madinah). Di tengah masyarakat yang semula terbelah oleh fanatisme kesukuan (ashabiyah), Nabi menggunakan akal sehat hukum untuk menyatukan kelompok Muslim, Yahudi, dan kaum pagan ke dalam satu ikatan warga negara yang setara. Kedaulatan negara dibangun dengan memberikan jaminan hukum, hak, dan kewajiban yang sama. Sebab, secara logika bernegara, sebuah bangsa mustahil bisa mempertahankan diri dari ancaman luar jika di dalam negerinya sendiri rakyat saling curiga karena merasa diperlakukan tidak adil.
Pilar kedua dan ketiga bergerak di sektor ekonomi serta ketahanan pangan. Nabi memahami bahwa kemerdekaan politik akan menjadi semu tanpa adanya kedaulatan ekonomi. Ketika pasar Madinah dikuasai oleh kartel monopoli yang mencekik rakyat, Nabi tidak menggunakan jalan kekerasan untuk membubarkannya. Beliau memilih jalan akal sehat: mendirikan Pasar Baru Madinah yang bebas biaya sewa tempat, melarang keras penimbunan barang (ihtikar), dan menghidupkan lahan-lahan mati untuk pertanian rakyat melalui regulasi kepemilikan aset yang produktif. Hasilnya, ketahanan pangan yang mandiri lahir dari keringat rakyat sendiri, membuat Madinah memiliki daya tahan yang luar biasa ketika menghadapi boikot ekonomi dari luar. Sementara itu, pilar keempat adalah nalar informasi melalui kewajiban verifikasi (tabayyun), yang berfungsi sebagai perisai mental untuk menyaring setiap kabar burung dan adu domba di ruang publik.
Sistem akal sehat kenabian ini bukanlah sebuah teori utopia di atas kertas, melainkan sistem yang hidup dan diterapkan secara murni oleh para sahabat di eranya. Tengoklah bagaimana Abdurrahman bin Auf menggunakan nalar bisnisnya untuk mendobrak monopoli pasar lama, membuktikan bahwa sektor swasta pun bisa menjadi pilar kedaulatan jika digerakkan dengan semangat keadilan. Perhatikan pula ketegasan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tanpa ragu memerangi para pembangkang zakat. Secara akal sehat hukum tata negara, tindakan Abu Bakar adalah bentuk penyelamatan instrumen fiskal negara. Beliau paham betul bahwa jika sistem keuangan publik jebol akibat egoisme individu, maka negara akan bangkrut dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin akan runtuh.
Lompatan akal sehat ini mencapai puncaknya di era Khalifah Umar bin Khattab melalui fungsi pengaturan (regelendaad) yang sangat progresif. Umar dengan berani menolak membagikan tanah subur rampasan perang di wilayah taklukan kepada para tentara pemenang. Secara nalar jangka panjang, Umar menetapkan tanah tersebut tetap dikelola oleh petani lokal dengan kewajiban membayar pajak bumi (kharaj) kepada negara. Dari dana abadi inilah negara mampu menggaji guru, tentara, dan membangun infrastruktur publik secara berkelanjutan lintas generasi. Umar mematahkan syahwat keserakahan kelompok demi menjaga keberlanjutan hidup seluruh rakyat.
Kajian sejarah ini memberikan cermin besar bagi kita hari ini. Merawat akal sehat bernegara berarti memahami bahwa regulasi dan hukum dibuat bukan untuk memanjakan segelintir oligarki, melainkan untuk melahirkan kemaslahatan bersama. Ketika sebuah bangsa berani membersihkan aturan hukumnya dari kepentingan kelompok yang serakah, menghidupkan kolaborasi ekonomi rakyat, dan menjaga kejernihan berpikir di ruang publik, maka pada saat itulah negara tersebut telah membangun benteng pertahanan yang paling kuat sebuah benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh ancaman zaman apa pun.(Red)