 |
| Ilistrasi Gambar sumber foto unsplash |
Pojok Suara Rakyat (14/06/2026) - Oleh: Hj. Sifniwati, S.H., M.H.(Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama / LPBH PCNU Kota Bekasi)
I. Ekspedisi Akal Sehat: Hukum Sebagai Makhluk Hidup
Menjelang perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (PBNU), jam'iyah berada pada koordinasi geopolitik dan yuridis yang sangat krusial. Memasuki abad kedua pengabdian, Muktamar bukan sekadar ritus lima tahunan untuk merestrukturisasi kekuasaan tanfidziyah. Lebih dari itu, ia adalah Baitul Ijtihad Al-Akbar sebuah rumah besar tempat haluan hukum, moral, dan masa depan umat dipahat.
Bagi kita para Advokat Nahdliyin, ketajaman berpikir (legal acumen) ditantang untuk tidak melihat Muktamar sekadar dari kacamata prosedural yang kaku. Kita harus menolak apa yang disebut oleh begawan hukum progresif Indonesia, Prof. Satjipto Rahardjo, sebagai legal-positivism yang rabun sebuah cara pandang yang memenjarakan hukum dalam teks-teks mati undang-undang tanpa peduli pada roh keadilan substansial. Hukum, dalam pandangan progresif, adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Dalam konteks jam'iyah, AD/ART dan tata tertib Muktamar adalah instrumen hidup yang harus dikawal kesuciannya agar marwah organisasi tidak tereduksi menjadi sekadar arena transaksional. LPBH PCNU Kota Bekasi memandang, di sinilah fungsi advokat NU sebagai benteng hukum jemaah dan jam'iyah diuji.
II. Landasan Klasik (Fiqh Siyasah) dan Epistemologi Kelembagaan
Ketajaman analisis Advokat NU memancar dari kemampuannya melakukan sintesis antara hukum positif modern dengan khidmah yurisprudensi Islam klasik. Rumah besar Muktamar harus dibentengi menggunakan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyyah (tata kelola pemerintahan Islam) yang akuntabel.
Filsuf dan ahli hukum klasik, Imam Al-Mawardi dalam mahakaryanya, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, menegaskan bahwa kepemimpinan institusional (Al-Imamah) dikonstruksikan untuk dua tugas utama: Hirasatuddin (menjaga agama) dan Siyasatuddunya (mengatur urusan dunia). Muktamar ke-35 wajib meletakkan landasan bahwa siapa pun yang terpilih dalam jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah harus memenuhi kualifikasi al-’adalah al-mutlaqah (integritas moral yang tidak tercela) dan memiliki kapasitas al-kifayah (kompetensi manajerial modern).
Lebih jauh, kaidah fikih universal yang digariskan oleh para ulama mazhab, di antaranya tertuang dalam Al-Asybah wan Nazhair karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi:
(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)
(Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah)
"Setiap tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya (warganya) wajib berorientasi mutlak pada kemaslahatan."
Kaidah ini adalah pisau analisis yang tajam bagi kita untuk membedah setiap draf peraturan organisasi dan naskah komisi dalam Muktamar. Jika sebuah draf regulasi internal melahirkan monopoli keputusan atau menutup ruang bagi perlindungan hak-hak jamaah di akar rumput (mustadh’afin), maka secara epistemologis regulasi tersebut cacat moral dan wajib diamandemen.
III. Analisis Presisi Menakar Hambatan dan Infiltrasi
Berdasarkan observasi mendalam dari linimasa media sosial dan kanal berita nasional jelang muktamar, kami di LPBH PCNU Kota Bekasi melihat adanya tiga ancaman sosiologis-hukum (legal-sociological threats) yang dapat menurunkan marwah Muktamar ke-35 jika tidak dimitigasi sejak dini:
1. Komodifikasi dan Industrialisasi Hukum Organisasi
Pakar sosiologi hukum kontemporer, Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam teori Responsive Law (Hukum Responsif), mengingatkan bahwa hukum akan kehilangan legitimasinya jika ia bertindak secara represif atau justru menjadi alat bagi elite untuk mengonsolidasikan kekuasaan sepihak.
Advokat NU harus tajam melihat mekanisme pemilihan, khususnya penguatan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). AHWA adalah sublimasi dari nilai luhur pesantren yang mengutamakan musyawarah mufakat para Kiai Sepuh. Jangan sampai aturan teknis tata tertib pemilihan AHWA ditunggangi oleh pasal-pasal selundupan yang mempermudah intervensi politik praktis dari luar.
2. Kerapuhan Yuridis Aset Keumatan
Marwah NU sebagai rumah besar tidak hanya diukur dari wibawa para kiai, tetapi juga dari kedaulatan materialnya. Banyak tanah wakaf, bangunan masjid, dan pesantren NU di daerah yang rawan digugat oleh pihak ketiga akibat administrasi hukum yang tidak rapi di masa lalu.
Fakta sengketa agraria ini menuntut Muktamar ke-35 melahirkan resolusi jihad jilid baru: Jihad Sertifikasi Aset. Selaras dengan pandangan sosiolog Max Weber mengenai rasionalisasi hukum formal, NU harus melakukan digitalisasi dan standardisasi sertifikasi aset atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan atas nama pribadi pengurus.
IV. Reorientasi Gerakan: Khidmah Advokat NU di Abad Kedua
Menyongsong Muktamar ke-35 di bawah koordinasi taktis dari Bumi Patriot melalui PCNU Kota Bekasi di Rawalumbu, kami menegaskan bahwa ketajaman berpikir harus bermuara pada aksi nyata (harakah). Kita harus keluar dari jebakan "advokat litigasi konvensional" yang hanya bergerak saat ada bayaran profesional.
Kami mengadopsi konsep Legal Realism dari hakim agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., yang menyatakan bahwa "The life of the law has not been logic; it has been experience." (Kehidupan hukum bukanlah logika semata, melainkan pengalaman empiris). Pengalaman empiris warga NU yang terpinggirkan oleh konflik agraria, buruh migran yang tak terlindungi, serta kriminalisasi lembaga pendidikan harus dijawab oleh sistem bantuan hukum terpadu milik NU yang bersifat pro bono (cuma-cuma) dan masif.
V. Kesimpulan: Maklumat Konstitusional LPBH PCNU Kota Bekasi
Marwah rumah besar Muktamar PBNU ke-35 berada di pundak para pengawalnya. Sebagai bagian dari struktural penegak hukum jam'iyah, saya atas nama LPBH PCNU Kota Bekasi menegaskan manifesto berpikir sebagai berikut:
1. Supremasi Konstitusi Jam'iyah: Menuntut pelaksanaan seluruh tahapan Muktamar patuh secara absolut pada garis keputusan resmi Munas-Konbes NU, demi menghindari cacat hukum prosedural (procedural flaw).
2. Sterilisasi Khidmah: Menjaga agar marwah komisi-komisi Muktamar tetap bersih dari anasir pragmatisme politik, sehingga keputusannya murni memikirkan Maslahah Mursalah.
3. Kolektivisme Hukum: Mentransformasikan potensi ribuan Advokat Nahdliyin dari gerakan parsial menjadi satu kekuatan komando yang solid di bawah naungan LPBH-NU, demi membela kaum lemah dan menjaga aset para wali.
Melalui ketajaman berpikir yang presisi, jernih, dan bersumber pada mata air tradisi keilmuan Islam, kita sebagai Advokat NU siap berdiri tegak mengawal Muktamar ke-35 PBNU demi kejayaan umat, bangsa, dan kemanusiaan.(Red)