 |
| Foto ilustrasi (sumber unsplas) |
Oleh: Mulyono, S.H. – Direktur LKBH Hitam Putih
Gelombang tindak pidana kekerasan yang terus meningkat belakangan ini patut menjadi alarm serius bagi kita semua. Hampir setiap hari, publik disuguhi berita penganiayaan, perkelahian, hingga pembunuhan yang dipicu oleh persoalan yang kerap kali terbilang sepele. Fenomena ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian sporadis, melainkan telah mengarah pada krisis sosial yang lebih dalam krisis akal sehat.
Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan melalui pendampingan hukum di LKBH Hitam Putih, terlihat adanya pola yang semakin mengkhawatirkan. Banyak tindak kekerasan terjadi secara impulsif, tanpa pertimbangan matang, bahkan dilakukan di ruang publik tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Dalam sejumlah kasus, pelaku mengaku bertindak karena emosi sesaat, tersulut oleh hal-hal kecil yang seharusnya dapat diselesaikan secara rasional.
Ini menunjukkan bahwa batas-batas akal sehat dalam masyarakat kita sedang mengalami penurunan yang signifikan.
Jika ditarik lebih jauh, kondisi ini bukan berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari berbagai tekanan yang dihadapi masyarakat mulai dari persoalan ekonomi, tekanan sosial, hingga derasnya arus informasi digital yang sering kali tidak terfilter. Media sosial, misalnya, tidak jarang menjadi ruang yang mempercepat eskalasi konflik. Ujaran kebencian, provokasi, dan disinformasi menyebar dengan cepat, membentuk opini sekaligus memicu emosi kolektif.
Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah menurunnya sensitivitas terhadap nilai kemanusiaan. Kekerasan perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Empati menipis, sementara reaksi emosional justru semakin dominan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat cenderung bereaksi cepat, tetapi tidak berpikir panjang.
Dari perspektif hukum, ini menjadi tantangan besar. Penegakan hukum memang penting, tetapi tidak selalu cukup. Hukum bekerja setelah peristiwa terjadi setelah korban berjatuhan, setelah kerugian muncul. Sementara yang kita hadapi saat ini adalah persoalan sebelum hukum itu hadir, yakni kegagalan dalam mengendalikan diri dan menggunakan nalar sehat.
Di sisi lain, negara juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Upaya pencegahan melalui edukasi hukum, penguatan karakter, serta pengawasan terhadap ruang digital masih perlu ditingkatkan secara serius dan konsisten. Tanpa langkah yang terstruktur, kita hanya akan terus berada dalam siklus yang sama: kekerasan terjadi, hukum ditegakkan, lalu kekerasan kembali terulang.
Dalam kajian kami, salah satu akar persoalan adalah melemahnya ruang-ruang dialog di tengah masyarakat. Ketika komunikasi tidak berjalan, perbedaan mudah berubah menjadi konflik. Ketika konflik tidak dikelola, ia berpotensi meledak menjadi kekerasan. Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah, toleransi, dan pengendalian diri sebagai bagian dari kehidupan sosial.
Lebih dari itu, peran keluarga dan lingkungan terdekat menjadi sangat krusial. Ketahanan mental individu tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan, teladan, dan lingkungan yang sehat. Tanpa itu, masyarakat akan semakin rentan terhadap ledakan emosi yang berujung pada tindakan kriminal.
Kita tidak boleh menunggu hingga situasi ini semakin memburuk. Meningkatnya tindak pidana kekerasan dan pembunuhan yang terjadi saat ini adalah cerminan bahwa akal sehat masyarakat kita sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kita akan menghadapi disintegrasi sosial yang lebih luas.
Menjaga akal sehat bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Negara, aparat, tokoh masyarakat, hingga setiap warga memiliki peran dalam membangun kembali kesadaran akan pentingnya berpikir jernih sebelum bertindak.
Karena pada akhirnya, ketika akal sehat mulai ditinggalkan, hukum tidak lagi menjadi pencegah melainkan hanya menjadi penutup dari sebuah tragedi.