Oleh: Herry Priyono, S.H.
Pengurus DPC PERADI Kota Bekasi
Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) Davos 2026 kembali menegaskan satu kenyataan penting: dunia sedang berada dalam fase transisi yang tidak sederhana. Ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, serta pergeseran kepentingan antarnegara menjadi tema yang terus mengemuka di forum tahunan tersebut. Davos tidak lagi sekadar ruang diskusi ekonomi, melainkan cermin dinamika kekuasaan global yang kian kompleks.
Kehadiran para pemimpin negara, pengambil kebijakan, dan pelaku ekonomi global menunjukkan bahwa persoalan dunia hari ini tidak bisa dibaca secara parsial. Politik, ekonomi, energi, dan hukum internasional saling bertaut erat. Ketika satu kebijakan diambil di satu kawasan, dampaknya dapat dirasakan hingga ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Salah satu isu yang mencuat dalam WEF Davos 2026 adalah bagaimana negara-negara besar memosisikan diri di tengah konflik kepentingan global. Persaingan pengaruh, kebijakan energi, serta akses terhadap sumber daya strategis menjadi pembahasan serius. Situasi ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak lagi berjalan dalam narasi harmoni, melainkan diwarnai tarik-menarik kepentingan yang terbuka.
Bagi negara berkembang, forum seperti Davos menjadi ruang penting untuk membaca arah angin global. Kebijakan ekonomi dunia yang diputuskan hari ini akan berpengaruh pada stabilitas pasar, investasi, hingga kebijakan fiskal nasional di masa depan. Dalam konteks ini, kehadiran Indonesia di forum internasional bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan bagian dari strategi menjaga posisi di tengah perubahan global.
Dari perspektif hukum dan kebijakan publik, dinamika yang terlihat di Davos juga menegaskan pentingnya tata kelola global yang adil dan transparan. Ketika kebijakan internasional cenderung dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi besar, negara-negara lain dituntut untuk memperkuat fondasi hukum nasional agar tidak sekadar menjadi objek dari keputusan global.
WEF Davos 2026 juga memperlihatkan bahwa isu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari stabilitas politik dan kepercayaan publik. Ketidakpastian global berpotensi memicu ketegangan sosial di berbagai negara apabila tidak dikelola dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Di sinilah peran negara menjadi krusial: memastikan bahwa kebijakan global diterjemahkan secara kontekstual sesuai kebutuhan nasional.
Dalam situasi dunia yang semakin terfragmentasi, pendekatan diplomasi yang adaptif dan berbasis kepentingan nasional menjadi keharusan. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, memiliki peluang untuk memainkan peran penyeimbang. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika didukung oleh kebijakan yang konsisten, tata kelola yang kuat, serta kesadaran hukum yang memadai.
Davos 2026 memberi pelajaran bahwa masa depan ekonomi global tidak ditentukan oleh satu negara atau satu kekuatan semata. Dunia bergerak menuju pola multipolar, di mana negosiasi, kompromi, dan kerja sama menjadi kunci. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus aktif membaca, memahami, dan merespons perubahan global secara cerdas.
Pada akhirnya, WEF Davos 2026 bukan sekadar forum elite internasional, tetapi refleksi atas arah peradaban dunia. Bagi Indonesia, membaca Davos berarti membaca masa depan: bagaimana menempatkan kepentingan nasional di tengah pusaran politik dan ekonomi global yang terus bergerak dinamis. Tantangannya besar, namun peluang untuk berperan secara konstruktif tetap terbuka lebar.