 |
| Ilustrasi sumber foto unsplash |
Oleh: Alit Jamaludin,SE
Anggota DPRD Kota Bekasi, Komisi III – Fraksi PKB
Pjok Suara Rakyat, - Perekonomian nasional kerap dibaca melalui indikator makro: pertumbuhan, investasi, dan neraca perdagangan. Namun bagi sebagian besar warga, ekonomi hadir dalam bentuk yang lebih sederhana dan konkret harga kebutuhan pokok, keberlangsungan usaha kecil, serta kepastian penghasilan harian. Di titik inilah ekonomi kerakyatan menemukan relevansinya sebagai fondasi ketahanan bangsa.
Ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Ia bertumpu pada kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, pasar tradisional, serta jaringan ekonomi lokal yang menjadi penyangga kehidupan sehari-hari. Sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbesar dan paling cepat merespons perubahan, termasuk saat krisis.
Pengalaman di daerah menunjukkan bahwa ketika kebijakan publik berpihak pada ekonomi rakyat, dampaknya terasa langsung. UMKM yang memperoleh akses permodalan, pendampingan usaha, dan kepastian ruang berusaha mampu bertahan bahkan berkembang. Sebaliknya, ketika kebijakan terlalu berorientasi pada sektor besar tanpa keterkaitan dengan ekonomi lokal, manfaatnya sering kali tidak mengalir ke masyarakat luas.
Di Kota Bekasi, dinamika ini terlihat jelas. Pertumbuhan kawasan industri dan jasa belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan ekonomi warga. Banyak pelaku usaha kecil menghadapi tantangan klasik: keterbatasan modal, lemahnya akses pasar, dan persaingan yang tidak seimbang. Dalam situasi seperti ini, negara—melalui pemerintah daerah—dituntut hadir bukan sebagai pengganti pasar, melainkan sebagai penjamin keadilan dalam mekanisme pasar.
Ekonomi kerakyatan juga tidak bisa dilepaskan dari tata kelola ruang dan kebijakan perkotaan. Penataan pasar rakyat, kebijakan sewa ruang usaha di fasilitas publik, serta pengendalian ekspansi ritel modern harus dirancang dengan prinsip keberpihakan. Ruang ekonomi kota semestinya memberi kesempatan tumbuh bagi pelaku usaha lokal, bukan justru menyingkirkan mereka.
Dari sisi kebijakan fiskal daerah, keberpihakan pada ekonomi rakyat harus tercermin dalam alokasi anggaran. Program pelatihan UMKM, fasilitasi legalitas usaha, dan digitalisasi pemasaran perlu disertai pendampingan berkelanjutan. Tanpa pengawalan, program-program tersebut berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial yang minim dampak.
Lebih jauh, ekonomi kerakyatan adalah instrumen penguatan kohesi sosial. Koperasi, misalnya, bukan sekadar badan usaha, tetapi juga ruang belajar demokrasi ekonomi—tempat nilai kebersamaan, transparansi, dan keadilan dipraktikkan. Ketika ekonomi tumbuh dari bawah, rasa memiliki terhadap pembangunan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara menguat.
Di tengah ketidakpastian global, ketahanan ekonomi nasional justru sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi lokal. UMKM yang tangguh, pasar rakyat yang hidup, dan koperasi yang sehat menjadi bantalan ketika guncangan eksternal terjadi. Pengalaman krisis sebelumnya menunjukkan bahwa sektor inilah yang paling cepat bangkit.
Karena itu, ekonomi kerakyatan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan strategis. Ia sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tantangan ke depan adalah memastikan komitmen ini terwujud dalam kebijakan nyata konsisten, terukur, dan berpihak.
Membangun bangsa dari bawah bukan langkah mundur. Justru di sanalah fondasi yang kokoh diletakkan. Ekonomi kerakyatan, jika dikelola dengan sungguh-sungguh, dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.